Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan kepiting merupakan komoditas ekspor terbesar kedua setelah udang. Sehingga upaya pengembangan ekspor kepiting perlu diperhatikan.
Berdasarkan data tahun 2020, ekspor kepiting bakau dari Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 195 ton, pada tahun 2021 naik menjadi 1.800 ton, pembudidayaan bersama nelayan dan eksportir kepiting bangkit dari keterpurukan. Namun ekspor kepiting pada 2022 tercatat sekitar 900 ton, mengalami penurunan dampak regulasi terbaru dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy menyebutkan untuk negara tujuan ekspor kepiting, paling banyak ke Cina, Jepang, Hongkong, dan sedikit ke Australia.
Tingginya jumlah ekspor kepiting membuat DKP Kaltim mengakomodir masukan dari Asosiasi Petani Kepiting Kaltim mengenai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 16 Tahun 2022 yang berdampak terhadap penurunan perdagangan ekspor kepiting Kaltim, hingga mencapai 80 persen.
Pada Permen KP Nomor 16 Tahun 2022 terutama pada Pasal 8 ayat (1) tentang penangkapan, lalu lintas dan/atau pengeluaran kepiting. Pada poin b, lebih spesifik mengatur soal ukuran kepiting yang boleh ditangkap maupun dikirim yakni ukuran 12 sentimeter ke atas.
Pihak DKP Kaltim sudah mediasi dengan Komisi II DPRD Kaltim untuk membicarakan solusi untuk revisi atas Permen KP tersebut dengan menyurati ke kementerian terkait pasal yang dimaksud, kalau bisa ada tambahan redaksi yang bisa merelaksasi petani kepiting, dengan bunyi ukuran kepiting 12 sentimeter atau berat minimal 150 gram per ekor.
Irhan Hukmaidy mengaku Permen KP tersebut bagus untuk meningkatkan kualitas ekspor hasil perikanan, namun petani kepiting lokal memang perlu penyesuaian atas hal itu, karena dampaknya saat ini selain penurunan ekspor, juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
*Diolah dari berbagai sumber.