Upaya penyelundupan 60 ribu ekor benih lobster senilai Rp9 miliar, berhasil digagalkan petugas Kantor Bea dan Cukai Batam. Penyelundupan benih lobster tersebut, digagalkan oleh petugas bea cukai di perairan Pantai Pulau Durian. Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo mengatakan bahwa benih lobster yang berhasil diselamatkan dari penyelundup tersebut, merupakan lobster jenis pasir. Benih lobster
Category Archives: Career
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan kepiting merupakan komoditas ekspor terbesar kedua setelah udang. Sehingga upaya pengembangan ekspor kepiting perlu diperhatikan. Berdasarkan data tahun 2020, ekspor kepiting bakau dari Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 195 ton, pada tahun 2021 naik menjadi 1.800 ton, pembudidayaan bersama nelayan dan eksportir kepiting
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan percepatan pembangunan kawasan shrimp estate yang ada di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara. Pembangunan tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kadislutkan Provinsi Kalteng Darliansjah mengatakan, pembangunan shrimp estate memerlukan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, penyedia jasa dan direksi, serta perlu juga ada konsistensi dalam
Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) memberikan perhatian khusus kepada warga kecamatan pulau sembilan yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan melalui berbagai program di bidang perikanan. Untuk tahun 2023 ini, Pemkab Sinjai kembali memberikan sejumlah bantuan di sektor perikanan. Anggarannya mencapai Rp1,2 miliar lebih. Anggaran sebesar ini dimanfaatkan untuk pengadaan bantuan sampan fiber, alat tangkap
Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pangan (BKIPM) menyebutkan potensi sumber hasil perikanan Sumatera Barat (Sumbar) untuk ekspor cukup tinggi namun ada sejumlah kendala yang membuat nilai ekspor daerah ini masih rendah. Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Widodo Sumiyanto mengatakan dari data lalu lintas Sumbar, terlihat produksi hasil perikanan seperti tuna, ikan kerapu,
Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ukon Ahmad Furqon mengatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), maka kapal yang izin operasinya diberikan oleh kementerian dan pemerintah daerah diwajibkan mengaktifkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Lewat SPKP ini, diharapkan kedepannya pemantauan terkait
Sebanyak 1.000 nelayan dari seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Nias sudah dijamin asuransi. Jumlah tersebut merupakan hasil usulan dari pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Kepulauan Nias. Analis Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (DKP Sumut), Charles Silitonga mengatakan terdapat empat pemkab dan satu pemkot mengusulkan masing-masing 200 nama nelayan. Empat
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Maret 2023 kembali melakukan ekspor ikan tuna segar sebanyak 1,7 ton ke Jepang. Kepala Dinas Perikanan Biak Numfor, Effendi Igrissa mengatakan bahwa ekspor ikan tuna segar ke Jepang akan dilakukan setiap minggu. Ekspor ikan tuna segar tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak. Pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memilih 100 orang untuk dibekali ilmu dan pendampingan menjadi wirausahawan muda di sektor kelautan dan perikanan lewat program Penjaringan Minat Wirausaha 2023. Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini menyampaikan “Penjaringan Minat Wirausaha 2023” merupakan bagian dari UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo. Ishartini menjelaskan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sudah resmi diundangkan pada Senin 6 Maret 2023. Dan saat ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP diminta melakukan percepatan membuat aturan turunan atau aturan teknis kebijakan tersebut. Program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik.